Dinamika perkembangan demokrasi dari tahun 1945-2014 dalam perspektif bhineka tunggal ika

-Definisi demokrasi

Kata ‘demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

-Perkembangan Demokrasi dari tahun 1945-2014

Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi yang berazas musyawarah yang mufakat, yang memiliki nilai-nilai nasionalisme dalam Bhineka Tunggal Ika, yaitu kebersamaan yang diikat oleh rasa persaudaraan yang menjadi manifestasi dari kokohnya persatuan serta kesatuan untuk mencapai satu tujuan, dimana setiap keputusan adalah hasil kesepakatan bersama, yang disaring secara jujur dan adil pula untuk kebersamaan.

Sikap-sikap yang jelas bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika hanya akan membawa demokrasi bangsa Indonesia ke jurang kehancuran, karena dapat kita ketahui dalam Bhineka Tunggal Ika menerapkan kejujuran dan keadilan dalam kebersamaan demi menata dan membangun peradaban bangsa Indonesia.

Berikut perkembangan-perkembangan demokrasi bangsa Indonesia :

1.       Demokrasi pada masa revolusi

Pada masa demokrasi ini, bangsa Indonesia masih dalam masa berjuang menghadapi Belanda yang masih bersikeras ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu demokrasi masih belum berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Pada masa ini ada beberapa hal-hal yang mendasar :

a.       Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh.

b.      Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan ada kemungkinan untuk menjadi dictator.

c.       Dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya.

2.       Demokrasi parlementer ( 1945-1959)

Pada masa demokrasi parlementer ini merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hamper semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat sangat berperanpenting dalam proses politik yang berjalan.

Namun system demokrasi ini gagal dikarenakan :

a.       Dominannya politik aliran, sehingga membawa kosekuensi terhadap pengelolaan konflik.

b.      Social ekonomi yang masih lemah

c.       Persamaan kepentingan antara presiden soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan politik yang berjalan.

3.       Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan yang paling utama pada waktu itu, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Ciri-ciri yang paling utama dari demokrasi terpimpin ini adalah menggabungkan system kepartaian dengan politik nasional menjadi sedemikian lemah.

Masa demokrasi Terpimpin adalah masa dimana puncak semangat anti kebebasan pers, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.

4.       Demokrasi dalam orde baru

Pada masa ini demokrasi mengalami pasang surut.

Tahun-tahun awal [emerintahan orde baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Setelah Presiden Soeharto menggantikan Ir.Soekarno sebagai Presiden kedua RI, dia menerapkan model/system demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan demokrasi Pancasila, karena demokrasi inilah yang cocok dengan ideology Negara pancasila. Dalam masa kurang lebih 3 tahun ini, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakatan. Oleh karena itu, semua masyarakat tumbuh semangat besar untuk berpartisapasi menyambut pemilu 1971.

Perkembangan yang terlihat yaitu semakin lebarnya kesenjangan dan kesejahteraan antara kekuasaan Negara dengan masyarakat, keadaan ini dampak dari :

a.       Kemenangan mutlak dari golkar dalam pemilu yang member politik yang kuat kepada Negara.

b.      Dijalankannya birokratisasi, depolitisasi, institusionalisasi.

c.       Pendekatan keamanan

d.      Intervensi Negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepada Negara untuk mengakumulasikan modal.

e.      Tersedianya sumber biaya pembangunan.

Ciri-ciri pada masa orde baru antara lain :

a.       Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hamper tidak pernah terjadi.

b.      Rekruitmen politik besifat tertutup.

c.       Pemilihan umum

d.      Pelaksanaan hak dasar warga Negara.

5.       Demokrasi pada masa reformasi (1998 sampai dengan sekarang)

Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi pancasila, tentu saja dengan cirri yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Pemilu yang dilaksanakan(1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dalam system demokrasi ini  dilakukan secara terbuka. Sebagian besar hak dasar bias terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.